MEDIARETORIKA.com–Sekelompok mahasiswa angkatan baru Universistas PGRI (UPI) Sumenep yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa 2025 UPI berencana melakukan aksi demonstrasi di kampusnya sendiri.
Rencana unjuk rasa itu diserukan dalam konsolidasi lanjutan yang dilaksanakan di sebalah barat Musala kampus setempat pada Senin (26/01/26).
Berita Terkait: Kebijakan KIP Tak Kunjung Datang, Mahasiswa Baru UPI Sumenep Nilai Kampus Lebih Mementingkan Dies Natalis
Perwakilan Aliansi Mahasiswa 2025 UPI, Arul, mengungkapkan bahwa rencana aksi ini merupakan respons atas belum adanya kepastian terkait kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Sampai hari ini, kampus belum juga mengeluarkan kebijakan resmi yang bisa kami pegang,” ungkapnya.
Dia menilai, kondisi ini menimbulkan keresahan bagi mahasiswa angkatan 2025 yang gagal mendapatkan beasiswa KIP. Sebab, lanjutnya, sejumlah mahasiwa terdampak terancam putus kuliah akibat tidak adanya solusi alternatif.
“Banyak teman-teman mahasiswa yang terancam berhenti kuliah,” tegasnya.
Konsolidasi itu juga membahas teknis gerakan aksi yang direncanakan digelar pada Selasa (27/01/26) besok. Lebih jelasnya, aksi itu dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan titik kumpul di SPBU depan kampus sebelum bergerak maju menuju kampus setempat.
Sementara itu, salah satu peserta konsolidasi, Dina, berharap gerakan ini dapat menyentuh hati pimpinan kampus agar segera mengeluarkan kebijakan resmi sebagai solusi alternatif bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP.
“Kami berharap kampus bisa membantu mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP dengan solusi alternatif, agar kami bisa melanjutkan kuliah dengan tenang,” ujarnya.
Dina meneruskan, ketidakpastian ini berdampak langsung pada keberlangsungan kuliah mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Berikan solusi bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP, seperti keringanan biaya bagi mahasiswa kurang mampu,” tambahnya.
Untuk diketahui, sebelumnya, Rektor UPI Sumenep, Asmoni, telah memberikan respons terkait persoalan mahasiswa yang tidak lolos KIP.
Dalam pernyataannya, Asmoni mengimbau mahasiswa terdampak untuk tetap melakukan registrasi sesuai kemampuan ekonomi masing-masing, termasuk dengan skema pembayaran fleksibel.
“Seperti mampunya itu Rp500 ribu atau Rp200 ribu, tidak apa-apa. Bisa dicicil dan dikomunikasikan ke Wakil Rektor II,” ujar Asmoni pada Minggu (25/01/26) lalu.
Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, M. Ridwan, turut menyebut bahwa mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi dapat mengajukan bantuan dengan menyertakan data pendukung yang valid sebagai bahan pertimbangan pihak kampus. Berita selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut.
Reporter: Rofi/Habib
Editor: Dita
