Mediaretorika.com–Polemik Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas PGRI Sumenep kembali menuai sorotan setelah Surat Keputusan (SK) kepengurusan periode 2026-2027 ditandatangani oleh rektor Universitas PGRI Sumenep.
Diketahui, sejumlah Mahasiswa menanyakan keabsahan tanda tangan tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan prosedural.
Pasalnya pertanyaan tersebut muncul setelah salah satu tim formatur mengaku tidak pernah menandatangani SK pengajuan dan tidak dilibatkan dalam kepengurusan.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tim formatur, Putri Aulia Zacki yang ditunjuk oleh kemahasiswaan untuk menjadi tim formatur mengaku tidak pernah menandatangani SK kepengurusan DPM.
“Saya merasa tidak pernah menandatangani dan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan pengurus DPM,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi, menjelaskan bahwa proses SK telah melalui alur sebagaimana prosedur yang berlaku, yakni pengajuan dari pengurus DPM, kemudian disampaikan kepada bagian kemahasiswaan dan ditandatangani oleh rektor sebagai bentuk pengesahan.
“Itu usulannya dari tim formatur, kemahasiswaan baru ke rektor,” ungkapnya.
Selaras dengan hal tersebut, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Saniman menyampaikan bahwa pihaknya membenarkan tanda tangan tim formatur betul adanya dan bisa cek kepada staf kemahasiswaan.
“Tanda tangan formatur ada, buktinya silahkan dicek di pak salim,” sampainya.
Setelah diverifikasi terhadap staff kemahasiswaan, Ahmad Salim mengaku bukti dokumen fisik tanda tangan tim formatur ada di ruangannya, namun setelah pihak reporter meminta untuk menunjukkan dokumen tersebut ia berdalih dirinya sedang tidak berada di kampus.
“Berkas ada diruangan mas, saya gak dikampus sekarang,” singkatnya.
Hingga berita ini dinaikkan belum ada respons lebih lanjut dari staff kemahasiswaan setelah diminta bukti dokumen tanda tangan tim formatur.
Reporter: Nazar
Editor: Redaksi
