MEDIARETORIKA.com–Buntut konsolidasi mahasiswa angkatan 2025 Universitas PGRI (UPI) Sumenep yang meminta kampus segera mengeluarkan kebijakan resmi terkait keberlangsungan studi akibat tidak lolos KIP. Rektor kampus setempat, Asmoni, akhirnya memberikan respons.
Sebelumnya, mahasiswa baru UPI Sumenep yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UPI 2025 menggelar konsolidasi pada Kamis (22/01/26) tempo lalu.
Kegiatan itu menyoal keberlangsungan studi mahasiswa yang tidak lolos KIP, sekaligus menjadi respons atas belum adanya kebijakan resmi dari pihak kampus. Selengkapnya, klik tautan berikut.
Menanggapi hal itu, Asmoni mengimbau mahasiswa terdampak untuk segera melakukan daftar ulang (registrasi) sesuai dengan kemampuan ekonomi tiap mahasiswa.
“Seperti mampunya itu Rp500 ribu atau Rp200 ribu, tidak apa-apa. Nanti dikomunikasikan ke Wakil Rektor (Warek) II Bidang Administrasi Umum untuk dibantu. Bisa dicicil,” ungkapnya, Minggu (25/01/26).
Dia menyebut, kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya kampus dalam meringankan beban mahasiswa yang terdampak secara ekonomi.
“Ini sudah merupakan keringanan. Di kampus lain tidak ada yang seperti ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Asmoni mengaku belum dapat memberikan kejelasan terkait kebijakan resmi yang bersifat menyeluruh.
Baca Juga: Saya Nggak Asal Tonton, Vinland Saga Benar, Ternyata Saya Memang Manusia Itu Sendiri
“Serba salah nanti. Kalau semisal ditetapkan paling kecil registrasi itu Rp500 ribu, tapi malah ada yang tidak mampu. Intinya registrasi saja semampunya,” ujarnya.
Sementara itu, Warek II Bidang Administrasi Umum, M. Ridwan, membenarkan adanya skema pembayaran fleksibel bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, mahasiswa yang kurang mampu dapat mengajukan bantuan dengan menyertakan data pendukung yang valid.
“Kalau memang tidak mampu, sertakan data dengan baik dan benar. Itu akan menjadi bahan pertimbangan di tingkat pimpinan fakultas maupun universitas, termasuk tim keuangan dan yayasan,” jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa tidak semua pengaju KIP berada pada kondisi ekonomi yang sama. Sehingga verifikasi data menjadi penting agar bantuan tepat sasaran.
Terkait pembayaran registrasi yang dapat dicicil meski belum ada edaran resmi, Ridwan memastikan mahasiswa dapat langsung berkoordinasi dengan pihaknya.
“Tidak apa-apa. Mahasiswa bisa langsung menghadap ke saya,” ujarnya.
Reporter: Habib/Zhaim
Editor: Dita
