MEDIARETORIKA.com–Tuntutan pengunduran diri Rektor Universitas PGRI (UPI) Sumenep mencuat dalam aksi unjuk rasa lanjutan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama sejumlah mahasiswa di depan gerbang kampus setempat, Kamis (29/01/26).
Aksi tersebut merupakan buntut dari demonstrasi sebelumnya yang menuntut kejelasan nasib mahasiswa baru yang tidak lolos beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Berita selengkapnya bisa diakses di tautan berikut.
Dalam aksi itu, massa juga menyoroti pelbagai persoalan yang dinilai mencerminkan kegagalan kampus dalam menjalankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Presiden Mahasiswa (Presma) UPI Sumenep, Moh. Nurul Hidayatullah, menyebut pimpinan kampus gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak pada mahasiswa.
“Rektor gagal memahami persoalan mahasiswa, gagal membangun komunikasi, dan gagal menghadirkan solusi konkret atas krisis yang dialami mahasiswa,” tegas Dayat.
Salah satu persoalan utama yang disorot, yakni penanganan program KIP yang dinilai minim empati dan transparansi. Menurut Dayat, banyak mahasiswa baru yang tidak lolos KIP dibiarkan dalam ketidakpastian tanpa ruang klarifikasi maupun perlindungan kebijakan.
Selain itu, Dayat juga menyoroti tidak adanya transparansi dalam proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. Dia menilai, proses tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan demokrasi kampus.
Baca Juga: Klaim Kepala SDM soal Publikasi Perekrutan Dosen UPI Sumenep Tak Terbukti di Lapangan
Tidak hanya itu, dirinya turut mengungkap dugaan praktik pungutan liar di Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR). Sejumlah kegiatan disebut masih memungut iuran tambahan, termasuk pada mata kuliah renang yang tetap membebani mahasiswa, bahkan penerima KIP Kuliah.
“Kami menuntut Rektor untuk segera mengundurkan diri apabila tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi,” tegasnya.
Di lain sisi, demonstran lain juga menyoroti kewajiban publikasi jurnal bereputasi (Sinta) yang dibebankan kepada mahasiswa. Kebijakan tersebut dinilai tidak masuk akal karena standar tugas akhir mahasiswa hanya mewajibkan publikasi pada Sinta 6, namun sejumlah dosen justru mewajibkan publikasi pada tingkat yang lebih tinggi, seperti Sinta 5 bahkan Sinta 4.
“Semua biaya publikasi dibebankan kepada mahasiswa. Padahal, dosen yang bersangkutan sering tidak masuk dan tidak ada proses pembelajaran yang jelas. Ironisnya, dosen itu justru meminta namanya dicantumkan paling depan dalam publikasi,” ungkap Zen, salah satu peserta aksi.
Berita Terkait: Mahasiswa Keberatan, Dosen Sebut Kewajiban Publikasi Sinta 4 Arahan Kaprodi PGSD
Menanggapi beberapa tuntutan itu, Rektor UPI Sumenep, Asmoni, turun langsung menemui massa aksi didampingi jajaran Wakil Rektor. Dalam audiensi di lokasi aksi, pimpinan kampus menyatakan tidak akan menutup mata terhadap persoalan ekonomi mahasiswa.
“Yang penting komunikasi. Kalau memang sudah tidak mampu bayar, kami di kelembagaan tidak akan menutup mata dengan kondisi tersebut,” ujar Asmoni.
Dia juga menyampaikan bahwa pihak kampus tengah menyiapkan skema beasiswa alternatif bagi mahasiswa yang belum terakomodasi dalam program KIP Kuliah, seperti beasiswa yatim piatu dan tahfidz.
“Akan ada beasiswa alternatif. Ini sedang kami siapkan dan akan kami tindak lanjuti agar tepat sasaran,” tambahnya.
Terkait tuntutan pengunduran diri rektor, pihak kampus belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Asmoni menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan penyelesaian persoalan melalui mekanisme kelembagaan.
Lebih lanjut, Asmoni menandatangani dokumen yang memuat tuntutan massa aksi sebagai bentuk komitmen pihak kampus untuk menindaklanjuti persoalan yang disuarakan mahasiswa.
Setelah penandatanganan tersebut, massa aksi membubarkan diri dengan tertib sembari menyatakan akan terus mengawal realisasi janji serta respons pihak rektorat terhadap tuntutan mahasiswa.
Reporter: Izul
Editor: Dita
