MEDIARETORIKA.com – Rapat pemeriksaan dan finalisasi kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas PGRI (UPI) Sumenep yang dilaksanakan pada Sabtu (22/8/2026) belum menghasilkan kesepakatan bersama. Padahal, pelaksanaan PKKMB tinggal H-1 Hari.
Kondisi tersebut terjadi di tengah adanya perbedaan pandangan terkait susunan kepanitiaan, khususnya mengenai perekrutan panitia baru Steering Committee (SC) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Organizing Committee (OC). Perekrutan tersebut dinilai tidak sesuai dengan pedoman yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam rapat finalisasi pedoman.
Menariknya juga SC tersebut ditetapkan setelah seluruh panitia OC terbentuk. Sementara itu, dalam pedoman kepanitiaan telah diatur mengenai larangan bagi panitia untuk melakukan tindakan di luar ketentuan yang telah ditentukan dalam buku pedoman.
salah satu Sie Acara, Ajilurrahman Adzim, ia menyebut kebanyakan panitia keberatan dengan masuknya DPM sebagai SC karena konsep serta pedoman yang telah difiksasi pada rapat sebelumnya sudah disampaikan kepada mahasiswa baru.
“Sekcar yang sudah mengatur konsep, membuat pedoman dan sudah diriliskan terhadap maba menjadi keberatan karena harus mengubah lagi padahal pkkmb tinggal 1 hari,” sampainya.
Aji Sapaan akrabnya juga menuturkan, masuknya DPM pada tahap akhir juga menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi dan peran DPM sebagai SC.
“Pertanyaan dari kita, apa gunanya SC ditambahkan jika tidak ada peran sama sekali,” tuturnya.
Pernyataan serupa datang dari salah satu panitia Liaisons Officer (LO), Moh. Ilham Auladana, dirinya mengaku kecewa karena keputusan tersebut dinilai tidak melalui prosedur yang semestinya serta bertentangan dengan hasil rapat sebelumnya.
“Saya pribadi merasa kecewa karena perubahan kesepakatan diawal bahwasannya DPM tidak dimasukkan dalam kepanitiaan,” Ungkapnya.
Menanggapi adanya penolakan tersebut, Ketua Pelaksana PKKMB, Rusdi, menyatakan memilih bersikap objektif tanpa berpihak pada kelompok tertentu.
“Saya memposisikan diri secara objektif,” tegasnya.
Ia juga menambahkan perbedaan pandangan mengenai posisi DPM sebagai SC harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
“Adanya perbedaan pandangan mengenai DPM sebagai SC harus diselesaikan dengan musyawarah dan komunikasi,” pungkasnya.
Reporter: Habib
Editor: Redaksi
