MEDIARETORIKA.com–Sejumlah mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Kampus (AMPK) lakukan demonstrasi pada kampusnya sendiri, (Kamis/01/07/21).
Hal itu dilakukan, karena pihak kampus diniilai kurang transparan terkait anggaran pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 2021.
Selain PLP, mereka juga mempersoalkan penarikan uang heregistrasi mahasiswa bagi penerima beasiswa program Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K), khususnya pada angkatan 2019 dan 2020.
“Ada dua tuntutan, pertama terkait PLP kita minta kembalikan uang pendaftaran 50 persen. Kedua kita minta uang pungli yang diambil kampus persemester kepada mahasiswa penerima KIP dan Bidikmisi agar segera dikembalikan dan dihentikan penarikannya,” ungkap Izzul Hakki saat dimintai keterangan oleh awak media selepas aksi (01/07/21).
Menanggapi hal itu, Ketua STKIP PGRI Sumenep Asmoni mengatakan, bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 dirinya menilai pembiayaan PLP dirasa sudah di bawah standart normal pembiayaan.
“Perlu kami luruskan bahwasanya kegiatan PLP dengan kondisi seperti ini sudah kita ikhtiyarkan untuk memaksimalkan tentang pembiayaan. Jika dibandingkan dengan kondisi normal, kita sudah usahakan dibawah kondisi pembiayaan normal,” jelasnya, saat ditemui pada Jumat (02/07/21).
Dirinya melanjutkan, tuntutan mahasiswa terkait pembayaran heregistrasi dianggap kurang memahami pedoman KIP Kuliah dan Bidikmisi, yaitu terkait pembiayaan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
“Perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan yang diatur dalam pedoman bidikmisi untuk mahasiswa angkatan 2019 maupun pedoman KIP-K angkatan 2020 itu bisa dicermati bersama, tentang pembiayaan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga. Pendapat tentang pemotongan itu saya kira mungkin teman-teman belum bisa memahami secara keseluruhan,” sambungnya.
Pria nomor satu di STKIP PGRI Sumenep itu menegaskan bahwa, tidak ada pemotongan uang saku mahasiswa penerima KIP-K dan Bidikmisi, karena beasiswa tersebut cair melalui rekening penerima masing-masing.
“Tidak ada pemotongan untuk mahasiswa, karena itu secara otomatis masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP dan Bidikmisi,” tandasnya.
Turut angkat bicara Nur Hayat selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), menurutnya aksi itu tidak jadi masalah untuk dilakukan, sebab hal tersebut merupakan bentuk aspirasi mahasiswa.
“Aksi itu baik untuk dilakukan, karena ini bentuk penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan ini tidak boleh dikerdilkan oleh pihak manapun, sebab ini dilindungi oleh undang-undang,” pungkas Hayat.
Reporter: Frq
