MEDIARETORIKA.com–Pelaksanaan kegiatan microteaching di Universitas PGRI (UPI) Sumenep yang akan berlangsung pada Senin (20/04/26) mendatang, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Kebijakan terbaru yang membebankan biaya kepada sebagian mahasiswa dinilai tidak transparan dan disampaikan secara mendadak.
Baca Juga: Hanya 180 Menit, Tiga Dosen UPI Sumenep Hasilkan Dua Buku dan Raih Predikat Penulis Terbaik
Berdasarkan data yang dihimpun reporter, mahasiswa angkatan 2021 dan 2022 tidak dikenakan biaya dalam pelaksanaan microteaching.
Sementara itu, mahasiswa angkatan 2023 diwajibkan membayar sebesar Rp400.000 bagi non penerima KIP-K, sedangkan mahasiswa penerima KIP-K tetap mendapatkan fasilitas gratis dengan menyertakan surat rekomendasi dari pihak keuangan.
Namun, persoalan utama keluhan mahasiswa tidak hanya pada nominal biaya, mekanisme penyampaian informasi turut dinilai tidak profesional dan amburadul.
Beberapa mahasiswa mengaku baru mengetahui adanya kewajiban pembayaran tersebut dalam kurun waktu yang sangat singkat sebelum pelaksanaan kegiatan.
Salah satu mahasiswa Prodi PBSI, sebut saja Bunga (nama samaran), menyampaikan bahwa surat edaran yang disampaikan oleh kaprodi tidak mencantumkan adanya kebijakan wajib membayar.
“Edaran yang ke PBSI, itu tidak ada pernyataan harus membayar 400 ribu,” ungkapnya.
Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2023 berinisial A. Dirinya mengaku terkejut dengan informasi pembayaran yang muncul secara tiba-tiba.
“Pemenuhan syarat itu dibuka pada tanggal 13 Maret, tapi kita diinfokan bahwa microteaching berbayar itu H-2 sebelum penutupan pendaftaran pada tanggal 18-nya,” katanya.
Kritikan serupa datang dari mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling berinisial NM angkatan 2023. Dirinya merasa kebijakan tersebut cukup memberatkan, terlebih dengan jangka waktu singkat.
“Padahal setau saya angkatan sebelumnya itu tidak membayar,” keluhnya.
Baca Juga: Eksistensi Satgas PPKPT, Antara Mandul dan Formalitas
Di samping itu, upaya mahasiswa untuk meminta klarifikasi kepada Kepala Unit Pelaksana Program Lapangan (UPPL) menemukan jalan buntu. Minimnya komunikasi dari pihak kampus semakin memperkuat kesan bahwa kebijakan tersebut kurang matang dalam perencanaannya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh awak mediaretorika.com, Namun hingga berita dinaikkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepala UPPL.
Reporter: Syaif
Editor: Redaksi
