MEDIARETORIKA.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep lakukan audiensi dengan pimpinan. Bertempat di ruang rapat pimpinan kampus setempat, Jumat (16/09/2022).
Dalam Audiensi yang mengusung tag line “Pimpinan sehat kampus unggul” itu, membawa beberapa tuntutan kepada masing-masing Wakil Ketua.
Tuntutan untuk bagian wakil ketua (WAKA) I Bidang akademik di antaranya meliputi:
Pertama, dibentuknya pedoman konversi nilai mahasiswa berprestasi. Karena, bersangkutan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Kedua, penambahan dosen harus sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Ketiga, dosen tetap dan tidak tetap harus linear dengan mata kuliah yang diampuh terlebih ketua prodi.
Keempat, Mahasiswa meminta kejelasan tentang jadwal perkuliahan.
Adapun tuntutan untuk bagian wakil ketua (WAKA) II bidang administrasi umum meliputi:
Pertama, Fasilitas mahasiswa harus diutamakan dan harus memfasilitasi mahasiswa dengan sarana prasana yang baik
Kedua, Menyoal uang DPP yang terkantongi oleh kampus
Ketiga, dibentuknya prosedur rekrutmen pengelola dan dosen beserta mekanisme pengangkatan dan penempatannya, dan meminta kampus untuk transparan dalam rekrutmen pengelola dan dosen.
Keempat, transparansi perubahan tagihan dalam siakad. Karena, terdapat status tagihan yang tiba-tiba berubah, bahkan ada mahasiswa pengaju KIP 2021 yang mempunyai tagihan.
Kelima, meminta kejelasan terhadap mahasiswa pengaju KIP yang belum menerima, apakah harus bayar SPP atau tidak.
Tuntutan untuk bagian wakil ketua (WAKA) III Bidang akademik di antaranya meliputi:
Pertama, pedoman kemahasiswaan harus sesuai dengan kesepakatan mahasiswa, hasil Masyawarah Besar (Mubes) Ormawa dan Sidang Umum (Sidum) BEM.
Kedua, meminta kemahasiswaan serius memberikan waktu untuk kegiatan Ormawa. Karena, pada semester kali ini ada beberapa Prodi yang melakukakn perkuliahan pada hari sabtu.
Ketiga, Anggaran Ormawa harus dinaikkan dengan mempertimbangkan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM).
Keempat, meminta kejelasan alokasi sisa anggara Ormawa yang masih ada di kemahasiswaan.
Kelima, meminta kelonggaran perizinan saat Ormawa akan melakukan kegiatan.
Keenam, Ormawa butuh kejelasan pedoman kemahasiswaan yang masih status quo.
Dari semua tuntutan, terdapat tuntutan yang masih akan dipertimbangkan oleh pihak pimpinan. Yaitu pada point 2 untuk Waka I, point 1 dan poin 3 untuk waka II, dan poin 2 untuk waka III. Selain dipertimbangkan, terdapat juga tuntutan yang tidak bisa dijawab oleh pimpinan.
“Ada beberapa pertanyaan yang pimpinan tidak bisa menjawab ketika kami menanyakan prosedur rekrutmen pengelola atau dosen dan transparansi DPP,” ungkap Ainur Romli selaku ketua BEM STKIP PGRI Sumenep (17/09/2022).
Selebihnya, tuntutan audiensi BEM diterima dan pimpinan sedang melakukan evaluasi. Seperti pada pada tuntutan point ke 1 untuk Waka 1 tentang adanya pendoman konversi nilai untuk mahasiswa, sebagaimana program Kemendikbudristek MBKM.
“Masih kami evaluasi, karena kemarin ada beberapa masukan dan harus melibatkan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Prodi,” tuturnya menjawab tuntutan BEM.
Karena masih terdapat tuntutan yang belum terjawab, dipertimbangkan, dan sedang dievaluasi, BEM akan langsungkan audensi lanjutan untuk menagih kembali semua tuntutan tersebut.
“Kami akan turun lagi minggu depan, tapi masih belum kami tentukan hari apa,” pungkasnya (17/09/2022).
Reporter: Zn/hn
