
MEDIARETORIKA.com–Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep melakukan audiensi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep. Bertempat di Auditorium Disdik setempat, pada Selasa, (30/05/24).
Audiensi tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Kabupaten Sumenep. Sebab, BEM STKIP PGRI Sumenep menemukan problematika yang perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh Disdik Sumenep.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua BEM STKIP PGRI Sumenep, Noris Sabit. Kata dia, permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Disdik selaku pemangku kebijakan di wilayah pendidikan.
“Saya tidak mau, Disdik tidak serius menangani persoalan yang terjadi di wilayah pendidikan Kabupaten Sumenep ini,” sampainya.
Menurut Noris, terdapat tiga isu besar yang disoal. Yakni tindak laku amoral tenaga pendidik, seperti kasus pelecehan seksual dan tindakan asusila oleh oknum guru ASN, minimnya akses pendidikan di pulau Gili Labak, serta evaluasi anggaran rehabilitasi sekolah.
Oleh sebab itu, BEM STKIP PGRI Sumenep menuntut, Disdik Sumenep mencopot tenaga pendidik yang terindikasi melakukan asusila, membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) secara merata di seluruh satuan pendidikan di Sumenep.
Bukan hanya itu, lanjut dia, Disdik Sumenep harus memberikan solusi alternatif bagi peserta didik di pulau Gili Labak, serta melakukan evaluasi dan penyidikan langsung pada sekolah sebelum program ditetapkan.
‘‘Hal-hal tersebut, menurut kami, harus diperhatikan dan kami minta untuk segera ditindaklanjuti dan harus melakukan audiensi besar-besaran,’’ tegas Noris.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra menjawab persoalan akses pendidikan di kepulauan. Kata dia, pihaknya tidak bisa memberikan subsidi transportasi bagi siswa kepulauan Gili Labak.
Sebab, Disdik Sumenep ini, sudah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada peserta didik dan hitungannya sudah per kepala.
‘‘Memang ada BOS, cuma dari kita belum mampu,” ungkapnya.
Sebagai gantinya, menurut Agus, Disdik mempunyai solusi untuk peserta didik yang ada di kepulauan, yakni sekolah terbuka. Siswa tetap mendapatkan pembelajaran dengan satu orang pendidik di pulau tersebut. Namun, akan terdata di sekolah daratan terdekat, seperti ijazah, dan lain-lain.
‘‘Kami berterima kasih atas masukannya, rekomendasi dari BEM STKIP PGRI Sumenep terkait tindakan asusila, akan disampaikan ketika rapat bersama Bupati,’’ pungkasnya.
Reporter: Iqbal
Editor: Zainuddin