MEDIARETORIKA.com–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumenep (BEMSU) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep. Bertempat di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan Kabupaten setempat. Pada Kamis (17/03/25).
Aksi ini memprotes ketidaksesuaian data kemiskinan antara Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai merugikan masyarakat miskin.
Massa membawa spanduk dan poster bernada kritik, menuntut transparansi serta akurasi data kemiskinan. Mereka menyoroti selisih mencolok antara data milik Dinsos dan BPS.
Aktivis BEMSU telah melakukan audiensi ke BPS, sedangkan Dinsos mencatat angka kemiskinan mencapai 277.000 kepala keluarga atau sekitar 647.000 jiwa. Sementara itu, data BPS menyebutkan hanya 196.420 jiwa.
“Data yang berbeda ini menunjukkan bahwa antara BPS dan Dinsos sudah tidak singkronisasi. Sehingga hal itu kemudian menjadi penyebab distribusi bantuan sosial kepada masyarakat dengan tepat sasaran,” teriaknya Koordinator Lapangan, Hidayat saat orasi.
Hidayat menambahkan dirinya menduga adanya kemungkinan manipulasi data oleh pihak tertentu demi keuntungan dalam distribusi bantuan sosial. Mereka mengecam keras jika data tersebut dijadikan alat kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“Jangan sampai data yang kita terima digunakan untuk kepentingan politik. Kami minta Dinsos tidak bermain-main dengan data yang menyangkut nasib rakyat,” tambahnya.
Selain dugaan manipulasi, mahasiswa juga mengkritik buruknya komunikasi dan koordinasi antara Dinsos dan BPS. Mereka menuntut kedua lembaga tersebut bersinergi dalam membangun sistem pendataan yang transparan dan akurat.
Tidak sampai disitu, aksi ini ditutup dengan desakan agar pemerintah daerah, khususnya Dinsos Sumenep, segera melakukan perbaikan mendasar dalam sistem pendataan dan memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami bukan hanya menuntut data yang akurat, tapi juga kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Jangan lagi jadikan rakyat korban dari ketidakberesan birokrasi,” ujarnya Hidayat.
Menanggapi desakan mahasiswa, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, mengapresiasi sikap kritis BEM. Ia mengakui, ketidaksesuaian data kemiskinan sudah lama menjadi keprihatinan dewan.
“Kami sudah lama menyoroti hal ini. Bahkan saat rapat dengan Dinsos, kami minta data rinci penerima bansos karena di lapangan ada temuan orang meninggal masih tercatat sebagai penerima,” ungkap Mulyadi.
Politisi Demokrat itu menegaskan, DPRD akan segera memanggil Dinsos usai rapat paripurna untuk mengklarifikasi data kemiskinan dan mengevaluasi sistem pendataan yang digunakan.
“Kami agendakan pemanggilan setelah paripurna. Persoalan kemiskinan ini serius dan harus dibenahi,” pungkasnya.
Reporter: Zen
Editor: Ummu
