MEDIARETORIKA.com–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep, pada Senin (19/5/25).
Masa aksi berangkat pukul 10.00 WIB dari taman Tajamara, Desa Kolor menuju kantor pemerintah Kabupaten Sumenep, sampai di lokasi para orator bergantian menyampaikan aspirasinya.
Diketahui aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan atas 100 hari kinerja pemerintahan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati Imam Hasyim yang dinilai gagal merealisasikan janji kampanye mereka.
Adapun yang menjadi sorotan terkait kegagalan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PUTR, DISBUDPORAPAR, dan Dinas Sosial yang dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
Kordinator Umum, Abd Halim mengungkapkan bahwa belum ada perubahan yang menyentuh kebutuhan real bagi masyarakat sejak Fauzi-Imam dilantik.
Ia menyampaikan Bupati Sumenep harus mengevaluasi seluruh OPD di Kabupaten Sumenep yang tidak mampu menerjemahkan tagline “Bismillah Melayani.”
“Kami kecewa terhadap Bupati dan Wakil Bupati Fauzi-Imam yang tidak mampu merealisasikan program unggulan yang dijanjikan waktu kampanye,” ungkapnya.
Adapun tuntutan demonstran antara lain meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep (Fauzi-Imam) merealisasikan semua program unggulan dalam jangka tiga bulan, bubarkan BUMD yang menjadi parasit APBD, serta evaluasi semua OPD yang tidak merepresentasikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena tidak ada satu pejabat pun yang menemui para massa, maka dengan rasa kekecewaan mereka memasuki kantor bupati.
Dari situlah terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dengan aparat keamanan yang diduga melakukan premanisme berupa pemukulan terhadap salah satu peserta aksi, Moh. Nurul Hidayatullah.
Hidayat menjelaskan, dirinya mengalami luka memar di leher bagian kiri diduga akibat dipukul oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Saya diseret dan dipukul dari belakang oleh oknum yang tidak berpakaian seragam polisi,” jelasnya Hidayat saat diwawancarai di Gedung Pemerintah Kabupaten Sumenep. (19/05).
Hidayat juga menyinggung tentang RUU Polri. Dia mengatakan, tanpa disahkannya RUU Polri, aparat kepolisian sudah melakukan represi kepada demonstran, apa lagi nanti jika sudah disahkan RUU tersebut.
“Ini pembahasan RUU Polri masih belum selesai disahkan. Namun aparat kepolisian sudah melakukan represi terhadap massa aksi,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Diky Alamsyah menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan tanggapan langsung terhadap aspirasi yang dilakukan mahasiswa.
Dicky juga mengatakan bahwa AMS Akan mengevaluasi kinerja aparat kepolisian yang menurutnya bertindak di luar etika.
“Kami akan menggelar aksi yang lebih besar dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Reporter : Habib
Editor : Eka
