MEDIARETORIKA.com–Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI (UPI) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Senin (12/01/26).
Diketahui, massa aksi ini secara tegas menolak keras wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau melalui DPRD.
Koordinator lapangan aksi sekaligus presiden mahasiswa UPI Sumenep, Moh. Nurul Hidayatullah, dalam orasinya menegaskan bahwa alasan efisiensi anggaran yang kerap didengungkan sebagai dasar peralihan sistem Pilkada adalah logika yang sesat dan cacat pikir. Menurutnya, langkah tersebut merupakan lonceng kemunduran bagi kedaulatan rakyat.
“Jika alasannya adalah efisiensi anggaran atau meminimalisir money politics, seharusnya sistem pengawasan dan penegakan hukumnya yang diperbaiki, bukan hak pilih rakyat yang dikebiri,” tegasnya.
Baca Juga: Geruduk Isu Wacana Pilkada Tidak Langsung, BEM UPI Sumenep Gelar Konsolidasi Terbuka
Senada dengan itu, orator lainnya, Ahmad Jailani, menilai ada upaya sistematis dari oknum tertentu untuk mengulang kembali sejarah menuju era kegelapan demokrasi. Ajay menyebut Pilkada tidak langsung sebagai langkah mundur ke format orde lama dan orde baru yang telah ditumbangkan oleh semangat reformasi.
“Pilkada tidak langsung akan kembali dilaksanakan jika kita semua buta dan tuli terhadap upaya perampasan hak demokrasi ini,” terangnya.
Sementara itu, Jaisaqi Danuriyo, massa aksi, menurutnya Indonesia adalah negara demokratis yakni kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Riyo mengungkapakan jika pemilihan diserahkan kepada legislatif, maka suara rakyat hanya akan menjadi pajangan demokrasi.
“Jika ini dibiarkan, maka hak suara rakyat tidak akan lagi didengarkan,” unjuknya saat orasi.
Berikut tuntutan yang dilayangkan kepada DPRD Sumenep=
1. Menolak secara tegas wacana Pilkada tidak langsung dalam bentuk apapun.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan elit politik.
3. Menuntut DPRD Kabupaten Sumenep menyatakan sikap resmi mendukung Pilkada langsung sebagai wujud substansi demokrasi substantif.
4. Mendorong perbaikan kualitas Pilkada melalui regulasi yang adil, transparan, dan partisipatif, bukan dengan menghapus hak pilih rakyat.
Baca Juga: Penyerapan KIP di PJKR UPI Sumenep Tak Capai 10 Persen, Sejumlah Mahasiswa Diminta Berhenti Kuliah
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota Komisi I DPRD Sumenep sekaligus ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN); Khoirul Anwar dan wakil ketua Fraksi Partai Nasional Demokratis (Nasdem); Ahmad Juhairi menemui massa aksi.
Pihaknya menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa dan berjanji akan mengawal penolakan tersebut ke tingkat pusat.
“Kami berdiri bersama hati nurani rakyat. Kami siap tidak hanya untuk memperjuangkan tapi juga meneruskan aspirasi teman-teman mahasiswa,” ungkapnya di hadapan massa.
Reporter: Zaim
Editor: Dita
