MEDIARETORIKA.com–Kepala Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL) UPI Sumenep, Salamet, angkat bicara terkait kebijakan berbiaya yang dinilai kontroversial.
Salamet memaparkan bahwa dirinya hanya pelaksana teknis yang tidak memiliki kuasa atas kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Salamet memilih melempar persoalan itu langsung ke pimpinan.
“Silakan langsung menghadap ke pimpinan karena beliaulah yang punya kebijakan ini,” dalihnya.
Berita Terkait: BEM UPI Sumenep Soroti Biaya Microteaching Rp400 Ribu, Dinilai Mendadak dan Tak Transparan
Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki celah untuk mengubah atau menolak keputusan yang sudah ditetapkan dari atas.
“Penetapan biaya sebesar Rp400 ribu merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak rektorat. Kami di tingkat unit pelaksana tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan maupun penolakan,” tegasnya.
Respons itu justru memantik reaksi mahasiswa. Azer Ilham, mahasiswa PBSI 2023 non-KIP, menilai pernyataan Kepala UPPL itu tidak lebih dari aksi saling lempar tanggung jawab.
“Tidak mungkin Kepala UPPL tidak tahu terkait alokasi pembiayaan ini untuk apa. Kalau seperti ini seakan-akan saling lempar tanggung jawab antara bawahan dan atasan,” tegasnya.
Azer bahkan menduga ada yang tidak beres dibalik pungutan tersebut, mengaitkannya dengan proyek kampus yang hingga kini belum rampung.
“Ketika persoalan ini tidak transparan, berarti benar dugaan kami bahwa ada permainan di balik pembayaran Rp400 ribu yang dialokasikan untuk proyek yang belum selesai,” ujarnya.
Baca Juga: Pembekalan Microteaching: Mahasiswa Duduk di Lantai dan Hanya Dapat Air, Warek I Imbau Memaklumi
Dirinya juga menegaskan untuk tidak membayar biaya Microteaching sebelum ada kejelasan yang jelas.
“Jangan semena-mena, mahasiswa dituntut membayar sementara kami tidak tahu anggaran ini dikemanakan. Microteaching bagian dari mata kuliah yang sudah masuk dalam biaya UKT,” pungkasnya.
Reporter: Dita
Editor: Andi
