Oleh: Arul
Selisih bau ruangan, papan pengumuman penuh tapi tidak ada yang terbaru, AC yang mati. Detail kecil itu yang bikin dunianya terasa nyata dan menekan. Mirza sudah mendengarnya sebelas kali dalam dua bulan.
Satu kalimat yang lebih sering terdengar daripada suara motor mahasiswa.
“Kami masih menunggu surat edaran dari pimpinan.” Getir.
Kalimat itu seolah menjadi tameng bagi setiap persoalan yang dihadapi mahasiswa. Apa pun masalahnya, jawabannya selalu sama.
“Belum ada instruksi”
“Belum ada disposisi”
“Belum ada surat edaran”
Kalau boleh Mirza berteriak bahwa dia sudah terlalu muak dengan jawaban itu. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, Mirza tidak mengangguk mendapati dirinya tetap dipertemukan dengan jawaban itu.
Mahasiswa lain mungkin akan menelan jawaban itu dan pulang. Mirza tidak bisa.
Mungkin karena dia terlalu sering duduk di depan gawainya, menulis pemberitaan mengenai kebijakan kampus yang tidak pernah berpihak kepada mahasiswanya.
Sejawatnya mengenal Mirza sebagai satu dari ratusan anggota LPM Retorika yang begitu aktif menulis, satu hari dia mengatakan pada teman-temannya “percaya satu hal, pena dan pengeras suaraku punya tujuan yang sama menyuarakan kepentingan mahasiswa” Dan hari ini, menurut Mirza keduanya terasa belum cukup.
Darah jurnalis dan aktivismenya membuatnya tak pernah ragu berdiri di barisan demonstran ketika kebijakan kampus dianggap tak berpihak kepada mahasiswa.
Semua bermula ketika berbagai persoalan menumpuk tanpa penyelesaian.
Mahasiswa baru yang sudah hampir menyelesaikan Semester II bahkan bersiap menghadapi Ujian Akhir Semester, namun nahas sekali jas almamater yang menjadi identitas mereka belum juga diterima.
Berita demi berita diterbitkan. Wawancara dilakukan hingga konfirmasi diminta. Mirza bahkan mungkin sudah hafal nada tunggu telepon mereka. Namun hasilnya nihil.
Persoalan begitu riskan ini tidak pernah disambut baik oleh kampus, Mirza tak bisa mencegah keresahan dirinya ketika banyak aduan dari mahasiswa dan teman sejawatnya.
Mulai dari mahasiswa semester enam yang mengikuti microteaching masih menunggu pengembalian biaya yang dijanjikan kampus sejak awal semester. Bahkan, mereka sudah datang langsung, sudah mengetuk pintu yang sama, sudah bertanya dengan nada yang makin pelan karena lelah.
Yang diterima tetap jawaban yang tidak pernah memihak mahasiswa.
“Tidak bisa dikembalikan, akan dialokasikan ke kebutuhan lain.”
“Itu hak penuh mahasiswa,” getir salah satu mahasiswa ketika mendapati jawaban itu.
Mahasiswa penerima KIP lebih parah. Uang pendaftaran ulang yang telah mereka bayarkan, uang yang bagi sebagian dari mereka tidak datang dengan mudah, dijanjikan akan dikembalikan. Tapi berbulan-bulan berlalu, dan uang itu seolah menguap di suatu tempat antara janji dan surat edaran yang tidak pernah turun.
Di ruang dialog yang sama, mahasiswa yang tidak memperoleh bantuan KIP dijanjikan akan mendapatkan beasiswa alternatif sebagai bentuk pemerataan kesempatan. Janji itu sempat disampaikan dalam beberapa forum resmi, tetapi realisasinya tak pernah terlihat.
Masih ada satu persoalan lagi yang menyulut kemarahan mahasiswa.
Kejanggalan dalam sidang pleno pemilihan Ketua DPM.
Banyak mahasiswa mempertanyakan jalannya sidang yang diduga janggal, mereka meminta evaluasi bahkan pengulangan proses, tetapi hingga waktu berlalu tak ada penjelasan yang memuaskan.
Akhirnya berbagai organisasi mahasiswa sepakat menggelar aksi.
Hari itu halaman rektorat dipenuhi puluhan mahasiswa.
Spanduk terbentang.
Poster memenuhi pagar.
Mirza berdiri memegang megaphone dan orasi dengan lantang.
“Hari ini kita datang bukan untuk meminta belas kasihan!”
Sorak massa menggema.
“Kita datang untuk menagih tanggung jawab!”
Satu per satu tuntutan dibacakan.
Pertama, segera distribusikan jas almamater mahasiswa baru.
Kedua, kembalikan biaya microteaching sesuai janji kampus.
Ketiga, kembalikan biaya pendaftaran ulang mahasiswa penerima KIP.
Keempat, realisasikan beasiswa alternatif bagi mahasiswa yang tidak menerima KIP.
Kelima, selesaikan kejanggalan sidang pleno pemilihan Ketua DPM secara terbuka.
Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari balik pintu rektorat.
Massa yang tadinya riuh perlahan-lahan diam. Karena sesuatu dalam diri mereka tahu, ini dia.
Rektor keluar pertama, diikuti Wakil Rektor I, II, dan III. Mereka berjalan dengan langkah yang diatur, tidak terburu-buru, namun juga tak santai. Mimik muka yang tak dapat ditebak, tapi mata mereka menyapu kerumunan dengan cara yang membuat beberapa mahasiswa di barisan depan tanpa sadar mundur setengah langkah.
Mirza tidak mundur.
Dia berdiri tepat di garis paling depan, pengeras suara masih di tangannya, jantungnya berdegup dengan ritme yang sudah tidak bisa dikendalikan sejak tadi. Mirza sudah menulis tentang orang-orang ini berkali-kali. Sudah meminta konfirmasi, sudah mengetuk pintu yang sama, sudah menunggu jawaban yang tidak pernah datang.
Sekarang mereka berdiri di hadapannya.
Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tidak ada meja sekretariat di antara mereka. Tidak ada nomor antrean. Tidak ada kalimat “kami masih menunggu surat edaran” yang bisa diucapkan sambil merapikan map dan berpura-pura percakapan sudah selesai.
Hanya dua pihak. Dan jarak beberapa langkah yang terasa seperti bertahun-tahun.
Akhirnya, dialog pun berlangsung, rektor akhirnya menyampaikan keputusan.
Empat tuntutan dikabulkan.
Distribusi jas almamater akan segera dilakukan.
Biaya microteaching akan dikembalikan.
Biaya pendaftaran ulang mahasiswa penerima KIP akan dikembalikan.
Beasiswa alternatif akan direalisasikan.
Hanya satu tuntutan yang belum dikabulkan.
Persoalan sidang pleno pemilihan Ketua DPM.
Menurut pimpinan, hal itu masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Meski belum sepenuhnya puas, massa menerima hasil dialog dengan satu syarat.
Mirza mengambil pengeras suara.
“Kami meminta semua hasil dialog ini dituangkan dalam surat edaran resmi.”
Suasana hening.
Rektor mengangguk.
“Dalam waktu satu minggu surat edaran akan kami keluarkan.”
Kerumunan itu diam sejenak, menimbang dan memutuskan.
“Janji?”
Rektor menatap massa. Satu detik. Dua detik.
“Ya.”
Tidak ada sorak. Hanya hembusan napas panjang yang terlepas dari ratusan dada sekaligus, seperti sesuatu yang terlalu lama ditahan akhirnya boleh dilepaskan.
Massa perlahan membubarkan diri, berbisik satu sama lain dengan nada yang belum sepenuhnya lega, tapi juga tidak lagi menegang.
Mirza tidak langsung bergerak dia berdiri sampai kerumunan menipis, pengeras suara masih di tangannya, menatap pihak rektorat yang kini mulai menjauhi massa.
Satu minggu.
Malam itu, dia duduk di depan gawainya lahi, jari-jemarinya mengetik dengan kecepatan yang berbeda dari biasanya, lebih hati-hati, seolah salah satu kata pun tidak boleh meleset. Judulnya dia pilih yang paling sederhana,
“Pimpinan Kampus Janji Terbitkan Surat Edaran Satu Pekan Pasca Aksi.”
Berita itu menyebar cepat. Lebih cepat dari berita mana pun yang pernah dirinya tulis sebelumnya. Karena dia mengerti, harapan mahasiswa hanya menggantungkan pada aksinya hari itu.
Mereka semua mulai menghitung hari.
Hari pertama.
Belum ada surat.
Hari ketiga.
Masih belum.
Hari kelima.
Tidak ada kabar.
Hari ketujuh.
Kotak surel mahasiswa tetap kosong.
Website kampus tak berubah.
Media sosial resmi juga diam.
Surat edaran yang dijanjikan tak pernah muncul.
Namun sesuatu yang aneh justru terjadi.
Mahasiswa baru mulai menerima jas almamater. Mereka menjemput almamater dengan informasi melalui grup WhatsApp mahasiswa baru.
Namun, dia tak terlalu membawa rumit, yang dirinya tau sekarang semuanya satu per satu mengenakan jas cream kebanggaan kampus. Mirza berbangga diri bisa melihat hasil perjuangan panjang yang telah dia kawal melalui pemberitaan sejak 13 April.
Namun, euforia itu tidak bertahan seminggu penuh.
Jas almamater memang datang, terlipat rapi, dibagikan tanpa hambatan, seolah tidak pernah ada masalah. Mahasiswa yang menerimanya sempat tersenyum. “Mungkin ini awalnya,” kata beberapa dari mereka. Mungkin yang lain menyusul.
Namun, setelah dinanti berhari-hari yang lain tidak menyusul.
Mahasiswa kembali mendatangi bagian keuangan, kali ini dengan nada yang lebih hati-hati, masih menyimpan sedikit harapan dari janji minggu lalu.
“Bagaimana pengembalian biaya pendaftaran ulang?”
Petugas itu menjawab tanpa mengangkat kepala dari mejanya.
“Kami belum menerima surat edaran dari pimpinan.”
Tentang uang microteaching, tidak ada kabar. Tentang beasiswa alternatif, tidak ada kejelasan. Semuanya membeku di tempat yang sama di balik kalimat yang sudah terlalu sering diucapkan sampai terasa seperti dinding, bukan jawaban.
Mirza membaca laporan itu dan tidak bisa tidak bertanya, “kalau jas almamater bisa didistribusikan tanpa surat edaran yang mahasiswa lihat, instruksi macam apa yang sebenarnya beredar di dalam sana?”
Setelahnya dia menemui beberapa kepala bidang. Satu per satu, dengan pertanyaan yang sama.
Sebagian mengatakan belum menerima surat apa pun. Sebagian mengaku hanya mendapat arahan lisan. Ada yang menjawab panjang tapi tidak mengatakan apa-apa. Ada yang memilih diam sepenuhnya, tapi diam itu, bagi Mirza, justru yang paling banyak bicara.
Darah jurnalisnya kembali dibuat marah, meskipun rasa penasarannya lebih besar daripada kemarahannya. Semakin banyak wawancara dilakukan, semakin rumit teka-teki itu.
Malam itu di ruang redaksi, Mirza bersama kawanan aktivisnya. Dia berdiri di depan papan tulis lebih lama dari biasanya. Spidol di tangannya. Kepala-kepala bidang yang telah dia wawancarai berputar di pikirannya, jawaban yang berbeda-beda, tapi bermuara ke lubang yang sama.
“Surat edarannya tidak ada, tetapi kebijakannya ada.”
Teman-temannya saling berpandangan.
“Itu artinya apa?”
Mirza menggeleng.
“Aku juga belum tahu.”
Atau mungkin surat itu memang ada, tetapi berhenti di meja tertentu.
Bahkan bukan tidak mungkin, semua ini hanyalah strategi untuk meredam kemarahan mahasiswa sesaat setelah demonstrasi.
Pertanyaan-pertanyaan itu terus memenuhi kepala Mirza.
Namun segala kemungkinan yang terus berputar di kepalanya malam itu, tidak bisa dia asumsikan atau kemudian menyalahkan pihak-pihak sebelum dia membuktikan.
Mirza dibenturkan pada dua kenyataan, sebagai jurnalis, dia tidak boleh menyimpulkan sebelum waktunya. Tapi sebagai manusia, dia sudah mulai curiga.
Akhirnya Mirza memilih melakukan keduanya. Aksi dan konfirmasi.
Mirza ikut rapat konsolidasi aksi berikutnya. Di meja yang sama tempat teman-temannya berdebat soal tuntutan dan strategi, Mirza membuka gawai dan mulai mengetik, berita lanjutan yang sudah berputar di kepalanya sejak tadi siang.
Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Mereka sudah tahu bagaimana cara Mirza bekerja.
Baginya, demonstrasi mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Massa akan bubar, spanduk akan digulung, pengeras suara akan dimatikan.
“Berita akan terus hidup jauh setelah semua itu selesai”
Menjadi arsip yang mencatat dengan teliti siapa yang pernah berjanji di depan ratusan orang, siapa yang kemudian mengingkari janji itu dalam diam, dan siapa yang sejak awal memilih untuk tidak mengatakan apa-apa.
Mirza percaya pada kekuatan catatan. Pada kalimat yang ditulis dengan hati-hati, disimpan, dan suatu hari dibaca kembali oleh orang-orang yang membutuhkan bukti bahwa sesuatu pernah terjadi.
Sore itu, setelah rapat selesai, Mirza berdiri sendirian di depan gedung rektorat. Angin sore menggerakkan sisa-sisa kertas yang tertinggal dari aksi tadi yang sebagian sudah lusuh, tulisannya pudar, tapi tuntutannya masih terbaca.
Mirza membuka buku catatannya.
Di halaman pertama, ada tulisan yang sudah lama ada di sana, ditulis saat pertama kali masuk kampus ini, dengan tinta yang kini sudah mulai pudar
“Kampus adalah rumah ilmu.”
Kalimat yang dulu terasa seperti kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Mirza menatapnya beberapa detik. Lalu membalik ke halaman terakhir yang masih kosong, mengambil pena, dan menuliskan sesuatu dengan pelan, seperti orang yang sudah lama memikirkan kalimat ini tapi baru sekarang berani menuliskannya.
“Rumah ilmu seharusnya dibangun dengan keterbukaan, bukan teka-teki.” Dia menutup buku itu.
Temannya menghampiri, berdiri di sebelah Mirza, menatap gedung rektorat yang kini sunyi. Pintu yang tadi sore terbuka untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan kini sudah tertutup kembali seperti tidak pernah ada yang keluar dari sana.
“Masih mau lanjut?”
Mirza tidak langsung menjawab. Matanya masih di gedung itu, di jendela-jendela yang menyala dari dalam, di ruangan-ruangan yang entah sedang membicarakan apa.
“Kalau surat edarannya tak kunjung turun—”
Mirza mengangkat kamera, mengecek lensa sebentar dengan gerakan yang sudah jadi kebiasaan, “—maka beritanya harus terus naik.”
Temannya diam. Tapi dia mengerti.
Karena persoalan ini sudah lama bukan lagi tentang ada atau tidaknya selembar surat. Sudah lama bukan tentang microteaching, atau KIP, atau jas almamater yang datang duluan tanpa penjelasan. Persoalan ini sudah menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih mendasar, tentang apakah sebuah institusi benar-benar berniat menepati setiap kata yang pernah diucapkannya, atau hanya perlu menunggu cukup lama sampai mahasiswanya lelah dan berhenti bertanya.
Mirza belum lelah.
Dan selama itu, dia akan terus menulis. Sebab, dia percaya bahwa di antara pena dan pengeras suara, ada satu hal yang tidak bisa dibungkam oleh surat edaran mana pun, yaitu pertanyaan yang terus diajukan oleh orang yang tidak mau berhenti peduli.
Cerita itu pun berakhir tanpa jawaban yang pasti. Sebab di kampus itu, yang terus bergerak bukan hanya mahasiswa, tetapi juga tanda tanya.
Sebenarnya, yang belum turun itu surat edarannya… atau keberanian untuk bersikap terbuka?.
Penulis adalah Arul, anggota LPM Retorika sekaligus orator jalanan.
