MEDIARETORIKA.com–Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep menggelar konsolidasi terbuka untuk menyoal Revisi Undang-undang (RUU) Polri yang dinilai bermasalah. Tepatnya, bertempat di Panggung Kesenian kampus setempat, pada Rabu (07/05/25).
Sekadar informasi, RUU Polri yang dinilai bermasalah tersebut antara lain mencakup: Pasal 16 ayat (1) huruf q, Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 16A.
Saat konsolidasi berlangsung, Ketua BEM, Moh. Nurul Hidayatullah menyebut jika RUU Polri teranyar itu berpotensi malanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Mempertimbangkan RUU Polri yang seharusnya mendukung terhadap penegakan HAM, namun malah berpotensi melanggar HAM,” ucapnya.
Untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat pada RUU tersebut, BEM mengajak segenap mahasiswa untuk berpartisipasi pada aksi tolak RUU Polri yang akan dilakukan pada Jumat, (09/05) mendatang, di Kantor DPRD Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, aksi ini bertujuan sebagai aksi unjuk suara bahwa masyarakat menolak kebijakan tersebut, karena seharusnya fokus Polri saat ini adalah perubahan sistem internal menuju ke arah yang lebih baik.
“Seharusnya memperbaiki sistem kelembagaannya sendiri dulu,” ujar Hidayat.
Di samping itu, dirinya mengatakan aksi ini memerlukan partisipasi masyarakat. Sebab, tanpa adanya diskusi dua arah dengan masyarakat, kebijakan tersebut dapat mengarah kepada kepentingan kelompok.
“Keterlibatan masyarakat itu perlu, agar tidak ada lagi ide-ide reformasi orde lama,” tegas Hidayat saat konsolidasi berlangsung.
Terpisah, mahasiswa Prodi PGSD, Moh. Nazar menyampaikan bahwa konsolidasi penolakan RUU Polri merupakan bentuk kewaspadaan publik yang baik.
“Sebagai mahasiswa, saya merasa penting untuk ikut mengawasi proses legislasi,” ujarnya.
Tak jauh berbeda, Diky Alamsyah, mahasiswa asal kepulauan itu menyatakan jika aksi Tolak RUU Polri akan menjadi bukti konkret atas konsolidasi tersebut.
“Aksi itu memang sepantasnya dilakukan untuk menjadikan bukti nyata konsolidasi ini,” tegasnya.
Reporter: Dita
Editor: Miftah
