MEDIARETORIKA.com–Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) dan PPMI, dengan dukungan UNESCO, menyelenggarakan Media and Information Literacy (MIL) Changemakers Seminar di Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), Jakarta Barat, Rabu (12/11).
Diketahui, kegiatan ini merupakan rangkaian MIL Training_ bertema “Pers Mahasiswa dan Literasi Media: Menguatkan Nalar Publik di Era Disrupsi Digital.”
Terdapat empat narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang/Jasa Kemdiktisaintek, Manifes Zubayr; Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto; Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida; Ketua LPM Paradigma UIN Kudus serta penerima Fellowship MIL, Firda Maulidatin Ni’mah.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menyoroti dua tantangan besar dunia pers, intervensi kepentingan bisnis dan idealisme jurnalis.Menurutnya, kondisi ini mencederai legalitas dan profesionalitas jurnalis.
“Rezim hari ini perusak ekosistem pers. Akibatnya, berita digunakan bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk pihak tertentu,” ujarnya.
Totok juga menyinggung fenomena disrupsi digital yang memunculkan propaganda disinformasi dari media yang belum kompeten dan tidak profesional, akibatnya bukan hanya memperberat kinerja jurnalis profesional melainkan pers mahasiswa.
“Pers mahasiswa menghadapi risiko berlapis. Informasi yang beredar sering tidak terverifikasi, dan mereka tidak memiliki payung hukum yang memadai,” tambahnya.
Bagi Totok, dalam situasi ini, masyarakat dituntut agar lebih waras menyikapi segala bentuk informasi termasuk produk jurnalistik.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, mengungkapkan MoU yang dirumuskan Kemendikbudristek pada 2025 belum cukup melindungi pers mahasiswa.
“AJI berkomitmen mendukung penuh pers mahasiswa karena mereka adalah embrio jurnalis di masa depan dan secara konsisten memberikan perlindungan ketika terjadi kriminalisasi,” jelasnya.
Nany menegaskan, kondisi rentan tersebut, menuntut pers mahasiswa untuk mengembangkan skill issue di bidang jurnalistik.
“Kerja jurnalistik kini tidak cukup hanya dengan rumus 5W+1H. Harus diperkuat dengan mengembangkan kemampuan adaptif ke arah jurnalisme konstruktif, investigasi, dan fact checking berlapis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Kemdiktisaintek Manifes Zubayr, mengaku belum ada integrasi antara Kemdiktisaintek dan Dewan Pers perkara pelaksanaan MoU sebelumnya. Ia berdalih, hal itu lantaran perubahan kementerian dan belum adanya pembaharuan pengalihan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kerja.
“MoU sebelumnya dibuat saat masih Kemendikbudristek, sehingga perlu pembaruan agar sesuai dengan struktur Kemdiktisaintek yang baru,” jelasnya.
Manifes menambahkan, Kemdiktisaintek tengah menyiapkan program yang melibatkan pers mahasiswa. Namun, ia menilai, pembentukan ekosistem pers yang sehat memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pers, dan organisasi mahasiswa.
“Tidak bisa dilakukan sepihak oleh kementerian, perlu kerja sama dan saling percaya antara pemerintah dan pers mahasiswa,” katanya.
Sementara itu, Ketua LPM Paradigma UIN Kudus Firda Maulidatin Ni’mah membagikan pengalaman pengembangan literasi media.
Menurutnya, media film efektif menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat yang sulit diimplikasikan oleh produk tulisan. Firda sukses menciptakan film bertema masifnya ujaran kebencian di sosial media dalam upaya memberikan edukasi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang masih disalahartikan oleh banyak orang.
“Jadi, kami ingin menekankan bahwa kebebasan berekspresi juga punya batasan. Sehingga tidak boleh secara serampangan diujarkan oleh pengguna media sosial,” pungkas Firda.
Reporter: Redaksi
Editor: Dita
