MEDIARETORIKA.com–Jajaran pimpinan Universitas PGRI (UPI) Sumenep angkat bicara terkait polemik Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, UPI Sumenep tercatat hanya mengantongi 50 kuota beasiswa KIP dari 560 yang diajukan. Kondisi itu memicu rasa kekecewaan di kalangan mahasiswa pendaftar beasiswa tersebut.
Bahkan, sejumlah mahasiswa mengaku terancam putus kuliah setelah namanya tidak ada dalam daftar penerima KIP. Berita selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut.
Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi menekankan bahwa kendala beasiswa tidak boleh menjadi alasan mahasiswa untuk putus kuliah. Sebab, pendidikan adalah investasi masa depan yang harus diprioritaskan.
“Kalau harapan saya teman-teman itu tetap lanjut, karena mau dapat KIP atau tidak, kebutuhan pendidikan itu sebenarnya urusan yang berbeda,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai langkah konkret kampus dalam memperjuangkan mahasiswa yang terancam putus kuliah, Fauzi enggan membeberkan hal tersebut.
“Tidak bisa saya sampaikan karena itu bagian dari strategi yang dilakukan oleh pimpinan. Kami akan terus berjuang,” tegasnya.
Di samping itu, Rektor UPI Sumenep, Asmoni memastikan bahwa kampus tidak abai terhadap kondisi mahasiswa, terutama kondisi finansial mahasiswa yang tergolong ekonomi lemah.
Asmoni juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan segala bentuk alternatif yang dinilai membantu mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
“Semua pihak mengupayakan yang diusulkan, lebih-lebih yang betul-betul tidak mampu. Kita tidak akan menutup mata,” tegasnya.
Sementara, pihak kampus membuka kebijakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mencicil pada masa registrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban mahasiswa agar tetap bisa mengikuti perkuliahan.
“Nanti untuk administrasi, pihak kampus memberikan keringanan berupa pembayaran UKT secara dicicil,” ungkap Asmoni.
Di sisi lain, Warek I Bidang Akademik, Suhartatik turut memberikan tanggapan. Dia mengungkapkan, kampus per hari ini terus memantau regulasi bantuan pendidikan lainnya dari pemerintah sebagai alternatif bagi mahasiswa yang tidak terakomodasi beasiswa KIP.
“Kami juga tidak akan menutup mata ketika ada regulasi bantuan seperti KIP on going BBP-UKT seperti kemarin-kemarin, tetap kami usahakan,” tegasnya.
Terakhir, dalam keterangannya, jajaran pimpinan kampus berpesan agar mahasiswa tetap aktif berkomunikasi dan tidak menyerah dengan keadaan. Keterbukaan mahasiswa mengenai kondisi di lapangan menjadi rujukan bagi kampus untuk mengambil tindakan.
“Kalau memang tidak mampu, sampaikan. Jangan putus semangat. Administrasi tetap diikuti, dan ketika ada kendala mari kita komunikasikan,” pungkas Fauzi.
Reporter: Serli/Syaif
Editor: Dita
