MEDIARETORIKA.com–Kemahasiswaan Universitas PGRI (UPI) Sumenep didesak menggelar ulang Sidang Umum (Sidum) pembentukan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) oleh Aliansi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) bersama Koalisi Mahasiswa.
Desakan itu mencuat pada audiensi yang dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan kampus setempat, Kamis (18/06/26) pukul 13.00 WIB.
Baca Juga: Polemik Sidum DPM hingga Realisasi Tuntutan Lawas, Mahasiswa UPI Sumenep Demo Rektorat
Audiensi yang telah diagendakan secara resmi itu berujung pada kekecewaan mahasiswa akibat ketidakhadiran Rektor maupun Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
Koordinator Audiensi, Lesty Annatul Annisa, menyampaikan kekecewaan kehadirannya dengan itikad baik untuk berdiskusi langsung bersama pimpinan kampus lantas diacuhkan.
“Kami datang untuk berdiskusi dan mencari penyelesaian bersama terkait polemik pembentukan DPM. Namun sangat disayangkan, Rektor dan Wakil Rektor III yang kami harapkan hadir justru tidak berada di tempat,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Ormawa dan Koalisi Mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan dan dugaan yang dilayangkan selama proses pemilihan Ketua DPM, antara lain:
1. Surat edaran pendaftaran calon diduga diterbitkan melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak kemahasiswaan.
2. Persidangan tidak dilengkapi dengan sekretaris sidang sebagaimana mestinya.
3. Tim verifikasi tidak terbentuk secara lengkap dan tidak menjalankan fungsi verifikasi secara optimal.
4. Proses persidangan pemilihan Ketua DPM dinilai cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib persidangan yang berlaku.
5. Tidak terbentuknya tim formatur dalam persidangan sebagai instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan dan legitimasi hasil forum.
Berdasarkan hal itu, Aliansi Ormawa dan Koalisi Mahasiswa menilai proses pembentukan DPM perlu dievaluasi secara menyeluruh demi menjaga integritas, transparansi, serta marwah demokrasi kampus.
Aliansi Ormawa dan Koalisi Mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak pihak Kemahasiswaan UPI Sumenep untuk segera melaksanakan kembali proses persidangan dan pemilihan Ketua DPM sesuai dengan mekanisme, aturan, dan tata tertib yang berlaku.
2. Mendesak Rektor dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan untuk segera memberikan kepastian sikap dan menyelesaikan polemik pembentukan DPM secara objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Menjamin bahwa seluruh proses demokrasi mahasiswa ke depan berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi mahasiswa.
Lesty menegaskan apabila tuntutan tidak diindahkan, Aliansi Ormawa dan Koalisi Mahasiswa akan melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Baginya, DPM merupakan hal krusial untuk mewakili mahasiswa, sehingga kecacatan dalam proses pembentukannya berpotensi terulang kembali jika tidak segera dievaluasi.
“Ketika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan gerakan-gerakan selanjutnya,” pungkasnya.
Reporter: Habib
Editor: Serli
