MEDIARETORIKA.com–Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI (UPI) Sumenep angkat bicara menyoal keprihatinan nasib mahasiswa baru angkatan 2025.
Pasalnya, hingga kini mereka masih didera ketidakpastian terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dari ratusan pendaftar, tercatat hanya 50 mahasiswa yang dinyatakan lolos.
Presiden Mahasiswa UPI Sumenep, Moh. Nurul Hidayatullah menilai angka ini berbanding terbalik dengan kondisi dua tahun sebelumnya.
“Kami dari BEM sangat prihatin terhadap kondisi teman-teman angkatan 2025 yang sangat mengharapkan beasiswa KIP. Dari sekian ratus mahasiswa yang mendaftar, nyatanya hanya 50 orang yang lolos,” ujarnya.
Baca Juga: Janji Pengumuman KIP 2025 Belum Terpenuhi, Masa Depan Mahasiswa UPI Sumenep Dipertaruhkan
Pihak BEM menyadari bahwa penetapan penerima KIP sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga pihak kampus tidak memiliki kuasa dalam menentukan nama-nama mahasiswa yang berhak menerima bantuan tersebut. Meski demikian, pihaknya mempertanyakan keseriusan pihak kampus dalam mengawal proses pengajuan data mahasiswa ke pusat.
“Kebijakan KIP ini memang dari pusat dan kampus tidak punya kewenangan menetapkan nama-nama yang lolos. Namun, yang perlu kita pertanyakan adalah apakah semua teman-teman mahasiswa baru yang mendaftar itu benar-benar diajukan oleh kampus ke pusat?” tegasnya.
Hidayat membeberkan kejanggalan yang didasari adanya perbandingan data angkatan 2023 dan 2024, hampir seluruh pendaftar berhasil mendapatkan beasiswa.
“Melihat korelasi dua tahun terakhir pada angkatan 23 dan 24, rata-rata semuanya mendapatkan bantuan. Mengapa hari ini hanya 50 orang? Ini yang perlu kita telusuri,” paparnya.
Menambahkan, Hidayat menilai jika kampus tidak serius mengawal aspirasi ini, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian terhadap kebutuhan mahasiswa.
Pihaknya juga menyoroti realitas bahwa UPI kerap dijadikan pilihan alternatif terakhir. Banyak mahasiswa memilih kuliah di kampus ini justru karena harapan besar bisa mendapatkan KIP Kuliah demi melanjutkan pendidikan tinggi di tengah keterbatasan biaya.
“Jika mereka memiliki biaya yang cukup, kemungkinan mereka akan memilih kampus dengan fasilitas dan sistem yang lebih memadai. Mereka masuk ke sini karena keinginan luar biasa untuk kuliah meski secara ekonomi tidak mampu,” jelasnya.
Selain itu, dirinya menyinggung kemungkinan adanya janji-janji sosialisasi kampus ke instansi yang perlu diluruskan. Menurutnya, sangat wajar jika mahasiswa hari ini menuntut haknya apabila sebelumnya sempat dijanjikan kemudahan akses beasiswa.
Sejauh ini, Pihak BEM mengklaim telah melakukan audiensi dengan seluruh jajaran pimpinan kampus sejak informasi kuota 50 orang tersebut mencuat.
“Para pimpinan menyatakan bahwa mereka masih dalam tahap mengupayakan jalan keluar terbaik. Dalam artian, kami masih memegang harapan yang diberikan oleh kampus,” tuturnya.
Menyikapi hal tersebut, BEM menegaskan akan menyuarakan aspirasi bersama mahasiswa angkatan 2025. Pihaknya mendorong adanya gerakan satu suara untuk mendesak kampus agar segera memberikan solusi konkret, baik melalui perjuangan ulang kuota KIP maupun kebijakan keringanan biaya kuliah (UKT).
“Kami mendorong mahasiswa untuk satu suara, satu komando meminta ketegasan pihak kampus,” pungkasnya.
Reporter: Alunk
Editor: Serli
