MEDIARETORIKA.com–Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Madura (PPMI DK Madura) langsungkan Nonton Bareng dan Diskusi Film “17 Surat Cinta untuk Jokowi” di Laboratorium FISIP Universitas Wiraraja (UNIJA) pada Jum’at (13/6/2025).
Film tersebut mengisahkan konflik yang terjadi antara rakyat dengan investor yang sering kali menyingkirkan masyarakat lokal, merusak alam, bahkan mengabaikan keadaan ekologis.
Acara tersebut menghadirkan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya Andre Yuris beserta Dosen sekaligus Pengamat Kebijakan Wildan Rasaili sebagai pemateri, dengan moderator Jurnalis Lepas Sumenep Moh. Busri.
Sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPMI DK Madura, Shaumi Safira memfasilitasi langsung aspirasi Pinpinan Umum LPM se-Sumenep untuk mempelopori agenda tersebut. Hal ini diyakini dapat menyadarkan Persma untuk lebih peka terhadap kerusakan yang terjadi.
”Acara ini sebenarnya berasal dari gagasan para PU LPM Sumenep untuk menyadarkan anggota akan perannya,” sampainya.
Ikuti saluran LPM RETORIKA STKIP PGRI SUMENEP di WhatsApp
Mengawali diskusi, Jurnalis Lepas Sumenep, Moh. Busri menguak kasus serupa yang terjadi di Sumenep, seperti perusakan hutan mangrove Saronggi, pembangunan tambak udang di Batang-Batang, sampai tambang galian C di Sumenep yang dapat diamati dan ditindaklanjuti oleh Pers selaku agent of social control.
”Sebagai Pers kita bertanggung jawab untuk turut mengadvokasi agar tanah ini tidak semakin dirusak,” ungkapnya.
Lebih jauh, Ketua AJI Surabaya, Andre Yuris menyebutkan berbagai fenomena serupa yang terjadi di Indonesia dalam skala kecil maupun besar dimana keberlangsungannya sangat merugikan warga lokal.
Untuk itu, ia meminta Persma Sumenep untuk senantiasa mengadakan kajian edukatif dan informatif di lingkungan mahasiswa dalam rangka memperlambat laju kerusakan.
”Persma harus cepat melakukan respon setidaknya dengan membuka wawasan publik,” tuturnya.
Di lain sisi, Dosen sekaligus Pengamat Kebijakan, Wildan Rasaili menyoroti para pemangku kebijakan yang terbukti ikut andil di dalamnya. Deforestasi besar-besaran oleh investor seakan mustahil dilawan mengingat keterlibatan aktif pemerintah dan predatori kapitalism.
”Idealnya, mampukah tuntutan masyarakat menghentikan 13 tambang besar yang terdapat nama Prabowo didalamnya?” pungkasnya.
Reporter : Viki
Editor : Eka
